The Blog

Bengkulu, 19 November 2020. Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan dari Menteri Pendidikan & Kebudayaan, Nadiem Makariem, dan untuk mempersiapkan sistem pembelajaran Medeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bengkulu  dipelopori oleh Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP) menggelar workshop Merdeka Kampus Merdeka pada Kamis (19 November 2020) bertempat di ruang Jurnal Ilmiah Kinestetik Kampus II Penjas Raden Fatah, dengan Narasumber Prof. Dr. M.E. Winarno, M.Pd (Guru Besar Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Koord S2 Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Malang). Hadir dalam kegiatan tersebut Dekan FKIP Universitas Bengkulu (Dr. Alexon, M.Pd), Wakil Dekan III FKIP Bidang Kemahasiswaan (Dr. Dian Pujianto, S.Pd Jas, M.Or), Kaprodi Pendidikan Jasmani (Drs. Tono Sugihartono, M.Pd), Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Pendidikan Jasmani (Septian Raibowo, M.Pd) serta Dosen Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Bengkulu

Kegiatan diawali dengan Kata Sambutan oleh Dekan FKIP Universitas Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh WD III Bid Kemahasiswaan, kondisi pandemic seperti sekarang ini FKIP-UNIB selalu berusaha untuk bisa menjalankan berbagai kegiatan yang bermanfaat dengan tujuan peningkatan Pendidikan yang ada, khususnya pada peningkatan perkembangan terkait dengan kurikulum yang baru dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebuyanaan (Kemendikibud) terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan dilakukannya juga pengembangan khususnya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga dengan diundangnya Narasumber yang berkompeten dalam bidang tersebut dapat menghasilkan masukan dan arahan bagaimana sebaiknya pengembangan pembelajaran, agar pelaksanaan MBKM dapat dijalankan dengan baik khsuusnya FKIP Universitas Bengkulu

Sesuai dengan Gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, didalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdapat empat point penting yang wajib diketahui yaitu diantaranya Ijin pendirian Prodi baru atau pembukaan Prodi baru dimana Program ini memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Negri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk membuka Program Studi baru dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu PTN dan PTS harus memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan Universitas yang masuk dalam QS Top 100 World University,pengecualian untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. “Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan,”, kemudian pada system Akreditasi dimana program re-akreditasi akan bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela untuk perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Sedangkan akreditasi yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tetap berlaku hingga 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah akreditasi sebelumnya, dan juga perubahan dari PTN menjadi PTN-BH, hal ini merupakan kebijakan yang terkait dengan kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH),

Kemendikbud akan mempermudah persyaratannya tanpa terikat status akreditasi. Serta Hak belajar 3 semester di luar Prodi program ini diberikan kepada Mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS) dimana Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dan boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS, dan mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester atau setara dengan 40 SKS dari total semester yang harus ditempuh, akan tetapi ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. (Papar Narasumber, Prof. M.E. Winarno, M.Pd dalam pemaparannya)

Link Video Lengkapnya dapat di lihat disini

Leave a Comment